Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang DPRK

1. Membentuk Qanun Kota yang dibahas dengan Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Kota dan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kota dalam melaksanakan progam pembangunan kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerjasama internasional;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian  Walikota/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
5. Memberitahukan kepada Walikota dan KIP Kota mengenai akan berakhirnya masa jabatan Walikota/Wakil Walikota;
6. Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Walikota;
7. Memberi pendapat, pertimbangan dan persetujuan kepada Pemerintah Kota terhadap kerjasama internasional dikota yang bersangkutan;
8. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan kota;
9. Mengusulkan pembentukan KIP kota dan membentuk panitia pengawasan pemilihan;
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP
11. Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota/Wakil Walikota;
12. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;