Terima Hasil Pleno KIP Lhokseumawe, DPRK Lhokseumawe Jadwalkan Rapat Paripurna Penetapan Paslon Wali Kota Terpilih

Lhokseumawe – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menggelar rapat paripurna untuk menetapkan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe terpilih setelah menerima hasil pleno dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe pada Kamis (6/2/2025).

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe secara resmi menyerahkan hasil pleno rekapitulasi Pilkada kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe. Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua KIP Lhokseumawe, Abdul Hakim, didampingi dua anggota komisioner lainnya, kepada Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe, Zulya Zaini, S.H. Acara ini turut disaksikan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Lhokseumawe, Hanirwansyah, beserta staf sekretariat.

Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe, Zulya Zaini, S.H., menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe dengan menggelar rapat paripurna. Rapat ini bertujuan untuk menetapkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih secara resmi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Telah diterima hasil pleno dari KIP Lhokseumawe. Selanjutnya, kami akan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan pasangan calon terpilih sebelum proses pengusulan pelantikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Berdasarkan undangan yang beredar, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe akan menggelar rapat paripurna penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada Jumat, 7 Februari 2024, di Gedung DPRK Lhokseumawe.

Penetapan dalam rapat ini menjadi tahapan penting sebelum hasilnya dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh. Proses ini merupakan langkah akhir sebelum pelantikan resmi pasangan calon yang terpilih dalam Pilkada Lhokseumawe 2024.

Check Also

Ketua DPRK lhokseumawe pimpin Rapat rencana pengosongan Lahan Pertamina

Lhokseumawe – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah …