PROFIL PIMPINAN

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

  • 001.jpg
  • 002.jpg

Pada Hari Kamis Tanggal 22 Januari 2015 DPRK Lhokseumawe mengadakan Rapat  Paripurna Istimewa dengan agenda acara yaitu Penutupan Masa Persidangan III DPRK Lhokseumawe Tahun Sidang 2014 dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Istimewa  ke-I Masa Persidangan I DPRK Lhokseumawe Tahun 2015 dengan acara Pembukaan Masa Persidangan I DPRK Lhokseumawe Tahun 2015.

Rapat Paripurna Istimewa ini dipimpin oleh Ketua DPRK Lhokseumawe M.Yasir yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRK Lhokseumawe yang dihadiri oleh Wakil Walikota Lhokseumawe, juga dihadiri oleh Unsur Muspida, dan seluruh SKPD Kota Lhokseumawe serta Anggota DPRK Lhokseumawe.

Rapat Paripurna Istimewa ini dilaksanakan berdasarakan hasil rapat Badan Musyawarah DPRK Lhokseumawe tanggal 19 Januari 2015, dan pada Penutupan Masa Persidangan III DPRK Lhokseumawe Tahun 2014 ini, M.Yasir menyampaikan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan DPRK Lhokseumawe sesuai rencana kegiatan dewan dalam Masa Persidangan III mulai bulan September s.d. Desember 2014 dan dalam Masa Persidangan Masa Persidangan III Tahun 2014 DPRK Lhokseumawe, telah dilakukan  beberapa kegiatan seperti :

a.    Rapat-rapat Paripurna Istimewa :

1.      Rapat Paripurna Istimewa I Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK Lhokseumawe Masa Jabatan 2014-2019.

2.      Rapat Paripurna Istimewa II Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRK Lhokseumawe Masa Jabatan 2014-2019.

 

b.    Rapat-Rapat Paripurna :

1.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Badan Legislasi terhadap rancangan Qanun Kota Lhokseumawe.

2.      Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Personalia Gabungan Komisi terhadap rancangan Qanun Kota Lhokseumawe

3.      Rapat Paripuna dalam rangka Penetapan Keputusan tentang Persetujuan DPRK Lhokseumawe terhadap rancangan Qanun Kota Lhokseumawe untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

4.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Hasil Kunjungan Kerja Anggota DPRK Lhokseumawe ke luar daerah.

5.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Rancangan KU APBK dan PPAS APBK Lhoksemawe Tahun 2015.

6.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pengumuman nama dan komposisi fraksi-fraksi DPRK Lhokseumawe

7.      Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan nama-nama calon Pimpinan DPRK Lhokseumawe Masa Jabatan 2014-2019.

8.      Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Keputusan DPRK Lhokseumawe terhadap Peraturan DPRK Lhoksemawe tentang Tata Terib DPRK Lhokseumawe Masa Jabatan 2014-2019.

9.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian dan Penetapan Komposisi Personalia Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan DPRK Lhokseumawe.

10.    Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Badan Anggaran DPRK Lhokseumawe.

Selanjutnya M.Yasir menjelaskan bahwa dalam Masa Sidang I sampai dengan Masa Sidang III Tahun 2014 ini DPRK Lhokseumawe telah menetapkapkan 3 (tiga) Rancangan Qanun menjadi Qanun Kota Lhokseumaweyaitu :

 

1.    Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025.

2.    Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017.

3.    Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2014 tentang Mukim.

 

Adapun Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe yang belum dilakukan pengesahan dan masih dalam proses Penyempurnaan dalam tahun 2014 sebanyak 1 (satu) Rancangan Qanun dan akan dilakukan Pengesahan dalam Tahun Anggaran 2015 yaitu :

 

-     Rancangan Qanun Gampong

 

           

Setelah selesainya pembacaan doa, maka acara penutupan Masa Persidangan III DPRK Lhokseumawe tahun sidang 2014  telah selesai dan langsung dilanjutkan dengan Agenda Rapat Kedua yaitu Rapat Paripurna Istimewa  ke-I Masa Persidangan I DPRK Lhokseumawe Tahun 2015 dengan agenda penyampaian realisasi kegiatan yang akan dilaksanakan DPRK Lhokseumawe sesuai dengan rencana kerja DPRK Lhokseumawe Tahun 2015. Adapun Rencana kerja kegiatan Dewan dalam Masa Persidangan I dari bulan Januari s.d. April adalah sebagai berikut :

1.        Rapat Paripurna Istimewa

2.        Rapat-rapat Paripurna DPRK

3.        Pembahasan LKPJ Walikota Lhokseumawe Tahun 2014

4.        Rapat dan kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRK sesuai dengan bidangnya

5.        Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I

6.        Mengikuti Orientasi, pelatihan dan seminar guna meningkatkan kapasitas bagi Anggota DPRK sesuai fungsi, tugas dan wewenang DPRK.

7.        Sosialisasi peraturan perundang-undangan

8.        Penutupan Masa Persidangan I

Pada kesempatan ini Ketua DPRK Lhokseumawe, M.Yasir juga mengharapkan agar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK melalui Komisi-komisi DPRK yang telah terbentuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dewan. Melalui fungsi ini DPRK diharapkan menunjukkan kinerja dengan baik sehingga memberi dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat.

 

Selanjutnya disampaikan pula Sambutan Walikota Lhokseumawe yang dibacakan oleh Wakil Walikota, M.Nazaruddin dimana Pemerintah kota Lhokseumawe mengharapkan kepada Legislatif agar dapat menetapkan regulasi yang selalu sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Lhokseumawe demi kesejahteraan Pemerintah Kota Lhokseumawer serta dapat melahirkan Qanun-qanun untuk kemaslahatan Masyarakat Kota Lhokseumawe .

Lhokseumawe, Fraksi-Fraksi di DPRK Lhokseumawe, masing-masing Fraksi Partai Aceh, Fraksi Demokrat Bersatu, dan Fraksi Koalisi Bersatu sepakat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015. Dan sejumlah catatan kritis dan konstruktif disampaikan fraksi-fraksi tersebut.

Fraksi Partai Aceh yang dibacakan oleh Ketua Fraksi yaitu Tarmizi A.Wahab, menyoroti terhadap kebijakan anggaran agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan setiap program pembangunan harus adanya pemerataan di seluruh kecamatan yang ada di Lhokseumawe, kemudian setiap pembangunan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengacu pada aturan dan undang-undang yang berlaku.

Sementara itu dari Fraksi Demokrat Bersatu yang juga dibacakan oleh Ketua Fraksinya yaitu, Roslina,S.Kom mengingatkan,  bahwa pembahasan Rancangan APBK Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015 ini, merupakan tugas pertama bagi para anggota DPRK Lhokseumawe periode 2014 -2019 dan ini adalah momentum yang tepat untuk menunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Lhokseumawe bahwa legislatif dan eksekutif sangat peduli dan berpihak kepada seluruh kepentingan masyarakat bukan kepentingan segelintir orang tertentu dan upaya efisiensi yang telah dilakukan oleh Eksekutif agar dibarengi  dengan pengontrolan dalam realisasi pelaksanaan program yang telah disusun oleh setiap SKPK. Sehingga efisiensi tidak hanya pada tataran perencanaan tapi juga sampai pada tataran implementasi guna dapat dijadikan sumber pendapatan yang mendukung APBK Lhokseumawe.

Sedangkan Fraksi Koalisi bersama dalam pemandangan fraksinya dan dibacakan oleh Azhar Mahmud, menyoroti terhadap beberapa SKPK diantaranya yaitu Dinas Pendidikan agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam meningkatkan prestasi dunia pendidikan kota Lhokseumawe,dan untuk satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) supaya lebih meningkatkan kinerjanya tidak hanya sebatas Razia saja sedangkan untuk dinas Pekerjaan Umum diharapkan agar dapat mengantisipasi terhadap normalisasi seluruh saluran yang ada mengingat di penghujung tahun intensitas curah hujan sangat tinggi apalagi beberapa hari yang lalu kita dapat merasakan sendiri musibah banjir yang membuat masyarakat harus mengungsi.

Selain pendapat akhir Fraksi turut juga dilaporkan berupa laporan gabungan komisi terhadap R-APBK ini yang dibacakan oleh Tgk.Syuib selaku Pelapor dimana laporan gabungan komisi menilai bahwa terkait dengan dana DAK untuk dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan agar jangan diplot pada sekolah atau Puskesmas yang telah dianggarkan pada tahun lalu dan selain itu Gabungan Komisi menyarankan agar Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau proyek agar dapat dilakukan sesegera mungkin sehingga tidak selalu mengalami keterlambatan atau mati anggaran hingga berimbas pembatalan terhadap sejumlah proyek pembangunan. 

APBK KOTA LHOKSEUMAWE 2015 DISAHKAN

Published in Info Terkini
Written by 29 December 2014

 

Lhokseumawe - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 Kota Lhokseumawe setelah melalui pembahasan yang alot akhirnya disahkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe, Pengesahan melalui rapat paripurna DPRK itu dilakukan pada Hari Senin Tanggal 29 Desember 2014.

Pada pengajuan Rencana APBK kali ini Pendapatan Daerah dianggarkan Sebesar Rp.774.548.325.765. Selanjutnya Belanja daerah atau pengeluaran Pemerintah pada APBK kali ini dianggarkan sebesar Rp.850.001.923.382,- dan pada APBK kali ini Penerimaan Pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 78.453.597.617,- yang terdiri dari SILPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.77.653.597.617,- dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp.600.000.000,- dan penerimaan piutang daerah sebesar Rp.200.000.000,- sedangkan pengeluaran pembiayaan Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,- dalam bentuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sehingga diperoleh Pembiayaan Netto Sebesar Rp.75.453.597.617,-

Sesuai dengan jadwal pengesahan R-APBK kali ini tidak sampai telat atau melebihi Desember 2014 dan Qanun APBK yang sudah disahkan kemudian diserahkan ke Gubernur Aceh untuk dievalusi. Setelah dievaluasi, baru bisa digunakan oleh SKPK.

Rapat paripurna pengesahan Qanun APBK dipimpin oleh Ketua DPRK Langsung yaitu M.Yasir, Sedangkan dari pemerintah, hadir Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya, Wakil Walikota Lhokseumawe, Nazaruddin dan Sekda H.Dasni Yuzar,SH,MM serta dihadiri juga oleh seluruh SKPK.

SUSUNAN KOMISI DPRK LHOKSEUMAWE 2014-2015

Published in Info Terkini
Written by 16 December 2014

Setelah melalui beberapa kali sidang, akhirnya pada Kamis tanggal 30 Oktober 2014 DPRK Lhokseumawe telah terbentuk empat komisi sebagai alat kelengkapan dewan. Dalam Rapat Paripurna DPRK Lhokseumawe ke-X masa persidangan-III Tahun 2014  telah ditetapkan komposisi personalia komisi-komisi. 

Pembentukan alat kelengkapan Dewan tersebut sesuai dengan UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh telah ditetapkan mengenai komposisi komisi sebagai alat kelengkapan.
dimana dijelaskan dalam Undang-undang tersebut yaitu dalam Pasal 31, ayat-2 ditegaskan DPRK yang beranggotakan 20 sampai 34 orang membentuk empat komisi, dan yang beranggotakan 35 atau lebih membentuk lima komisi. Karena DPRK Lhokseumawe periode 2014-2019 beranggotakan 25 orang, sehingga bisa membentuk empat komisi.

Penetapan komisi ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRK Lhokseumawe, M.Yasir. dengan komposisi sebagai berikut

Komisi-A

(membidangi Pemerintahan)

Ketua : Faisal Rasyidin (F-Partai Aceh)

Wakil Ketua : H.Abdul Manan Jalil (F-Demokrat Bersatu)

Sekretaris : M.Daud (F-PA)

Anggota : Budi Karma Bakti (F-PA)

Anggota : Yusrizal,ST (F-KB)

Anggota : Faisal (F-KB)

Komisi-B

(membidangi Perekonomian dan Keuangan)

Ketua : Jamaluddin, S.Sos dari F-PA

Wakil Ketua : Muklis Azhar dari F-DB

Sekretaris : Tarmizi A Wahab dari F-PA

Anggota : Irwan Yusuf (F-PA)

Anggota : Sudirman Amin (F-PA)

Komisi-C

(membidangi Pembangunan)

Ketua : Ishak Ismail dari F-PA

Wakil Ketua : M.Hasbi, S.Sos, MSM dari F-DB

Sekretaris : Ardiansyah,SE dari F-PA (sekretaris).

Anggota : Zainudin Umar (F-KB)

Anggota : Azhar Mahmud (F-KB)

Komisi-D

(membidangi Syariat Islam dan Kesejahteraan Masyarakat)

Ketua : Tgk.Syuib dari dari F-PA

Wakil Ketua : ), Roslina, S.Com dari F-DB

Sekretaris : H.Taslim A Rani dari F-PA (sekretaris).

Anggota : Dicky Saputra (F-KB)

Anggota : H. Jailani Usman, S.H, M.H (F-KB)

 

 
Selain itu dalam rapat tersebut juga menetapkan Badan Musyawarah. Badan tersebut diketuai M.Yasir (F-PA) yang merangkap anggota. Dengan wakil ketua Suryadi, SE, MM dari Fraksi Koalisi Bersama (F-KB). Sementara T.Sofianus dari Fraksi Demokrat Bersatu (F-DB) juga ditetapkan sebagai wakil ketua.Sementara Badan Legislasi Daerah, diketuai H.Taslim A Rani dari F-PA, Roslina, S.Kom dari F-DB sebagai wakil ketua dan Sekwan sebagai sekretaris secara ex-officio.

Badan Anggaran menetapan M.Yasir sebagai ketua, Suryadi, SE, MM dan T.Sofianus sebagai wakil ketua. Komposisi Badan Kehormatan, menempatkan Irwan Yusuf (F-PA) sebagai ketua, dan H.Abdul Manan Jalil  sebagai wakil ketua

DPRK LHOKSEUMAWE MEMBENTUK 3 FRAKSI

Published in Info Terkini
Written by 16 December 2014

Setelah Pelantikkan Anggota DPRK Lhokseumawe pada 10 september kemarin untuk gebrakan pertama DPRK Lhokseumawe Jumat (19/9) melalui sidang perdana telah membentuk susunan personalia fraksi-fraksi. Dimana Partai Gerindra bergabung dengan Partai Aceh (PA) dengan nama Fraksi Partai Aceh, Sementara parpol lain sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan dimana bila tidak memenuhi ketentuan membentuk Fraksi Utuh dapat bergabung untuk membentuk Fraksi Gabungan sehingga untuk DPRK Lhokseumawe selain Fraksi Utuh yaitu Fraksi Partai Aceh telah terbentuk jugadua Fraksi Gabungan yaitu Fraksi Koalisi Bersama danFraksi Demokrat Bersatu dengan Komposisinya sebagai berikut :

  I.     FRAKSI PARTAI ACEH (F-PA)

1.        Tarmizi A. Wahab                  (Partai Aceh)              Ketua

2.        Nurul Akbari                          (Gerindra)                 Wakil Ketua

3.        Faisal Rasyidis                      (Partai Aceh)              Sekretaris

4.        M. Yasir                                 (Partai Aceh)              Anggota

5.        Tgk. Syuib                            (Partai Aceh)              Anggota

6.        Ishak Ismail                          (Partai Aceh)              Anggota

7.        Jamaluddin, S.Sos                (Partai Aceh)              Anggota

8.        Irwan Yusuf                          (Gerindra)                 Anggota

9.        M.Daud A                              (Partai Aceh)              Anggota

10.     Ardiansyah, SE                     (Partai Aceh)              Anggota

11.     H. Taslim A.Rani                   (Partai Aceh)              Anggota

12.     Budi Karma Bakti                 (Partai Aceh)              Anggota

                                                 

  II.    FRAKSI KOALISI BERSAMA

1.        Zainuddin Umar                   (PAN)                        Ketua

2.        Azhar Mahmud                    (Nasdem)                   Wakil Ketua

3.        Dicky Saputra                      (PKS)                         Sekretaris

4.        H.Jailani Usman, SH. MH    (GOLKAR)                 Anggota

5.        Sudirman Amin                   (Nasdem)                   Anggota

6.        Yusrizal, ST                          (PKS)                         Anggota

7.        Suryadi, SE. MM                  (PKS)                         Anggota

 

  III.   FRAKSI DEMOKRAT BERSATU

1.        Roslina, S.Kom                     (Demokrat)                Ketua

2.        Muklis Azhar                        (Hanura)                    Wakil Ketua

3.        H. Abdul Manan Jalil           (PKB)                         Sekretaris

4.        M. Hasbi, S.Sos. MSM          (Demokrat)                Anggota

5.   T. Sofianus                           (Demokrat)                Anggota

              

 

 

 

Pelantikan Pimpinan Definitif DPRK Lhokseumawe

Published in Info Terkini
Written by 03 December 2014

Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, H Zulkifli SH MH, Rabu (15/10)melantik dan memandu pengambilan Sumpah/Janji tiga Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe periode 2014-2019 di Gedung DPRK Lhokseumawe yang turut dihadiri sejumlah pejabat muspida kota Lhokseumawe serta undangan lainnya.Mereka diambil sumpah dan janjinya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe untuk periode lima tahun kedepan.

Plh. Sekretaris DPRK Kota Lhokseumawe, Murtalabuddin, S.IP menjelaskan pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRK Lhokseumawe periode 2014-2019 tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.21/750/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe masa jabatan Tahun 2014-2019. Dimana Ketetapannya yaitu ;

1.  M. Yasir                          Sebagai    Ketua

2.  Suryadi, S.E, M.M.        Sebagai    Wakil Ketua

3.  T. Sofianus                    Sebagai    Wakil Ketua

Dalam kesempatan ini Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya menyampaikan bahwa dalam kontesk pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, pimpinan DPRK merupakan Jembatan penghubung antara pemerintah daerah dan DPRK melalui mekanisme konsultasi dan harapannya agar DPRK Lhokseumawe mampu tampil sebagai penyeimbang dan sekaligus sebagai penyemangat kinerja eksekutif. Demikian sambutan walikota Lhokseumawe, Suadi Yahya dalam acara pelantikkan Pimpinan Definive DPRK Lhokseumawe Periode 2014 – 2019.

Pelantikan Anggota DPRK Lhokseumawe 2014-2019

Published in Info Terkini
Written by 28 November 2014

Lhokseumawe - Tepat Pada Rabu Tanggal 10 September 2014, Kota Lhokseumawe telah mengukir sejarah baru, dimana anggota DPRKLhokseumawe Hasil pemilu pada April 2014 resmi dilantik, Sebanyak 25 orang anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe periode 2014-2019, sebagian besar merupakan wajah-wajah baru sedangkan wajahlama yang mengisi parlemem ini hanya 6orang. Prosesi pelantikan tersebut berlangsung Khitmat dalam sidang paripurna istimewa yang terbuka untuk Umum serta dipimpin langsung oleh ketua DPRK Lhokseumawe periode 2009 – 2014 yaitu Saifuddin Yunus, sedangkan pengambilan sumpah anggota DPRK Lhokseumawe Periode 2014 – 2019 dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu H. Zulkifi, SH, MH.

 

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh dr.Zaini Abdullah Nomor 171.2/675/2014 yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan yaitu Ir.Muzakkir Idris,tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK). Maka anggota DPRK Lhokseumawe yang baru dilantik tersebut sebanyak 25 Orang  masing-masing diantaranya meliputi 10 orang dari Partai Aceh, 3 orang dari Partai Amanat Nasional, 3 orang dari Partai Demokrat, 2 orang Partai Nasdem, 2 orang Partai Gerindra, 2 orang dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, PKB, dan Hanura masing-masing 1 orang.

 

Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe

Pelantikan Anggota DPRK Lhokseumawe Periode 2014-2019

 

Anggota DPRK Lhokseumawe Periode 2014-2019

 

Berikut Selengkapnya Anggota DPRK Lhokseumawe 2014-2019 :

1. M. Yasir. (Partai Aceh)    
2. Jamaluddin, S.Sos (Partai Aceh)
3. Budi Karma Bakti (Partai Aceh)   
4. Ardiansyah,SE. (Partai Aceh)    
5. H. Taslim A. Rani (Partai Aceh)
6. Faisal Rasyidis (Partai Aceh) 
7. Tgk. Syuib.(Partai Aceh)  
8. M. Daud A. (Partai Aceh) 
9. Ishak Ismail. (Partai Aceh) 
10. Tarmizi A. Wahab (Partai Aceh)
11. Suryadi, SE. MM. (Partai Amanat Nasional)
12. Zainuddin Umar.  (Partai Amanat Nasional)
13.  Faisal. (Partai Amanat Nasional)
14.  T. Sofianus. (Partai Demokrat) 
15.  M.Hasbi, S.Sos, MSM (Partai Demokrat)
16. Roslina, S.Kom. (Partai Demokrat)     
17  Azhar mahmud (Nasdem)
18. Sudirman Amin. (Nasdem) 
19. Yusrizal, A.Md.   (PKS)
20. Dicky Saputra (PKS)
21. Nurul Akbari.   (Gerindra)
22. Irwan Yusuf (Gerindra)
23. H. Jailani Usman, SH,MH (Golkar) 
24.  Abdul Manan Jalil (PKB)
25. Mukhlis Azhar (Hanura)

 

Penulis : Yusrizal, SE

Ini Legislator Baru Lhokseumawe

Published in Info Terkini
Written by 21 May 2014

LHOKSEUMAWE - Sebanyak 25 caleg yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 9 April 2014 dipastikan menjadi anggota DPRK Lhokseumawe untuk lima tahun ke depan. Kepastian itu didapat setelah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe menetapkan 25 anggota baru DPRK setempat periode 2014-2019 dalam rapat pleno penetapan kursi dan calon terpilih di Hotel Harun Square Lhokseumawe, Senin (12/5) sore.

Dari 25 anggota legislatif (legislator) yang ditetapkan itu, 10 orang di antaranya berasal dari Partai Aceh (PA). Sementara PAN dan Demokrat masing-masing tiga orang, disusul Nasdem, PKS, dan Gerindra masing-masing dua orang. Sementara Hanura, Golkar, dan PKB masing-masing satu orang

Pantauan Serambi, pleno itu dewan dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Sidang dipimpin Ketua KIP Lhokseumawe, Syahrir M Daud. Turut hadir Sekdako Dasni Yuzar, Kapolres AKBP Joko Surachmanto, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sidang yang berlangsung sekitar 30 menit itu, komisioner KIP secara bergantian membacakan putusan  perolehan suara hingga perolehan kursi, lalu penetapan anggota DPRK Lhokseumawe.

Namun, saksi dari sejumlah partai politik (parpol) tak hadir pada rapat pleno itu. Sehingga, mereka tak meneken hasil pleno tersebut. “Namun, hal itu tidak berpengaruh dan hasil pleno tersebut sudah sah,” ujar Humas KIP Lhokseumawe, Yuswardi Mustafa.

Ketua KIP Lhokseumawe, Syahrir M Daud mengatakan, dengan selesainya rapat pleno penetapan kursi dan calon terpilih pihaknya kini hanya tinggal membuat SK penetapan untuk dikirim ke KIP Aceh, KPU, dan ke Sekwan Lhokseumawe. Menurutnya, pelantikan anggota dewan yang baru itu dijadwalkan pada September mendatang.

Ketua Panwaslu Lhokseumawe, Zainal Bakrie, menjelaskan pemilu legislatif di Lhokseumawe kali ini berjalan sukses dan kini hanya tinggal menunggu tahapan terakhir yaitu pelantikan anggota DPRK baru. “Kita nyatakan sukses, karena sejauh ini belum ada partai yang berencana menggugat hasil pleno ini ke Mahkamag Konstitusi (MK),” pungkas Zainal.(bah)

Anggota DPRK Lhokseumawe

- Partai Aceh (10 orang): Ardiansyah, Faisal Rasyidis, H Taslem Arani, M Yasir, Budi Karma Bakti, Jamaluddin SSos, Tgk Syuib, M Daud A, Ishaq Ismail, dan Tarmizi A Wahab

- Demokrat (3 orang): T Sofianus, M Hasbi, dan Roslina SKom

- PAN (3 orang): Zainuddin, Faisal, dan Suryadi SE MM

- NasDem (2 orang): Azhar Mahmud dan Sudirman Amin

- PKS (2 orang): Dicky Saputra dan Yusrizal AMd

- Gerindra (2 orang): Nurul Akbari dan Irwan Yusuf

- Golkar (1 orang): Jailani Usman

- Hanura (1 orang): Muklis Azhar

- PKB (1 orang): Abdul Manan

PRODUK HUKUM

TAHUN 2013

QANUN No. 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kota Lhokseumawe No.13 Tahun 2007

QANUN No. 01 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Lhokseumawe

TAHUN 2012

QANUN No. 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Lhokseumawe

QANUN No. 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel Kota Lhokseumawe

QANUN No. 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran Kota Lhokseumawe

QANUN No. 09 Tahun 2012 Tentang Tanah Air Kota Lhokseumawe

QANUN No. 08 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir Kota Lhokseumawe

QANUN No. 07 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame Kota Lhokseumawe

QANUN No. 06 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 05 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Lhokseumawe

QANUN No. 03 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Lhokseumawe

QANUN No. 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Kota Lhokseumawe

TAHUN 2011

QANUN No. 05 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) IE BEUSAREE RATA Kota Lhokseumawe

QANUN No. 03 Tahun 2011 Tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kota Lhokseumawe

QANUN No. 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Izin Usaha Bidang Kesehatan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe

TAHUN 2010

QANUN No. 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 08 tahun 2009 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 07 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 13 Tahun 2007

QANUN No. 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi & tata Kerja Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRK Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Lhokseumawe

TAHUN 2009

QANUN No. 09 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 07 Tahun 2009 Tentang Penghapusan Kelurahan & Pembentukan Gampong Dalam Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 13 Tahun 2007

QANUN No. 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi & tata Kerja Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRK Lhokseumawe

QANUN No. 02 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 01 Tahun 2005

TAHUN 2007

QANUN No. 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah & Kecamatan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 10 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Gangguan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2007 Tentang Pajak Penerangan Jalan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 03 Tahun 2007 Tentang Pajak Reklame Kota Lhokseumawe

QANUN No. 01 Tahun 2007 Tentang Pajak Restoran Kota Lhokseumawe

TAHUN 2006

QANUN No. 02 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel Kota Lhokseumawe

TAHUN 2005

QANUN No. 01 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD Kota Lhokseumawe

TAHUN 2003

QANUN No. 07 Tahun 2003 Tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 06 Tahun 2003 Tentang Syarat Konstruksi Bangunan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 05 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Perikanan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kota Lhokseumawe

QANUN No. 03 Tahun 2003 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 02 Tahun 2003 Tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha Kota Lhokseumawe

Tentukan Pilihan Anda

Pendapat Anda Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe ?