PROFIL PIMPINAN

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

  • 001.jpg
  • 002.jpg

DPRK Kota Lhokseumawe menerima Kunjungan Kerja rombongan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang, Jum’at, (14/8)  di Ruang Rapat Paripurna DPRK Lhokseumawe.

Kunker DPRD Aceh Tamiang Dipimpin Langsung Oleh Sekretaris Daerah Aceh Tamiang, Bpk.Lazuardi dan Wakil Ketua DPRD Aceh Tamiang, Nora Idahnita beserta rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T.Sofianus beserta Ketua Fraksi Demokrat, Roslina, S.Kom dan Ketua Fraksi PA, Tarmizi A.Wahab dan Anggota Dewan lainnya serta Juga didampingi  oleh Sekwan dan personil DPRK Lhokseumawe, Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe yang memimpin sekaligus menerima kunjungan tersebut menyampaikan bahwa DPRK Lhokseumawe menyambut baik kedatangan anggota DPRD Aceh Tamiang.

Dalam pertemuan tersebut DPRD Aceh Tamiang ingin mengetahui terkait dengan Peraturan DPRK yang mengatur tentang Tunjangan Perumahan Dewan dan sesuai dengan hasil pembahasan Pimpinan dan Anggota DPRK Lhokseumawe serta Sekwan telah memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang ditanyakan.

Harapan Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T.Sofianus, semoga kunjungan kerja DPRD beserta Sekda Aceh Tamiang membawa hasil yang positif serta bermamfaat bagi kedua lembaga tersebut serta memberikan kontribusi yang bermamfaat bagi daerah.(rzl)

Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 70, DPRK Lhokseumawe menggelar Sidang Paripurna di gedung DPRK Lhokseumawe, dengan agenda utama mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, Wakil Walikota Nazaruddin, Sekda, Jajaran Muspida dan para kepala satuan perangkat daerah (SKPD) serta para undangan.

Dalam kesempatan ini sebelum mendengarkan Pidato kenegaraan terlebih dahulu rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, M.Yasir dan dalam pengantar pidato Pimpinan DPRK Lhokseumawe,M.Yasir mengingatkan dan sekaligus mengajak kita semua, agar nikmat kedamaian yang telah kita rasakan saat ini mampu kita mamfaatkan dengan menciptakan semangat kebersamaan dan gotong royong untuk menegakkan kedaulatan, menciptakan persamaan, keadilan serta kemakmuran.

Pemko Lhokseumawe Terima Opini WTP

Published in Info Terkini
Written by 15 June 2015

Pemerintah Kota Lhokseumawe pada Rabu (10/06/2015) menerima penyerahan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh tentang Tata Kelola Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 yang diserahkan di gedung Utama BPK Aceh di Banda Aceh dan diterima langsung oleh Walikota Lhokseumawe serta didampingi oleh Wakil Walikota Lhokseumawe Nazaruddin, Sekda Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar SH, Ketua DPRK Lhokseumawe Muhammad Yasir, Wakil Ketua DPRK, Suryadi,SE,MM dan T.Sofianus, Kepala DPKAD Lhokseumawe, T Adnan dan Inspektur Kota Lhokseumawe Bustami Saleh.

WTP merupakan opini tertinggi dari hasil Audit BPK RI Perwakilan Aceh yang merupakan minimum requirement atas kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan pemerintah. Sekaligus sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe dan terkait indikator keberhasilan Pemko Lhokseumawe dalam meraih opini terbaik WTP dari BPK tersebut adalah pengelolaan yang baik, di antaranya terkait aset, pengadaan barang dan jasa, yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Kepatutan dan ketaatan perundang-udangan pengelolaan keuangan di seluruh unit kerja Pemko Lhokseumawe dan dengan komitmen ini maka telah mengantarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe dibawah Kepemimpinan Suaidi Yahya-Nazaruddin mampu memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan keuangan daerah.

Dan keberhasilan meraih WTP ini juga tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif semua pihak dalam mendukung terciptanya pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik. Termasuk DPRK Kota Lhokseumawe, yang juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran keuangan daerah, dalam hal ini Ketua DPRK Lhokseumawe M.Yasir yang didampingi oleh Wakil Ketua yaitu Suryadi,SE,MM dan T.Sofianus menyampaikan jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah Kota Lhokseumawe dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hal itu sudah dilakukan Pemko Lhokseumawe, maka sangat layak untuk meraih WTP.

Tim panitia khusus (pansus)  II DPRK Lhokseumawe  terkait dengan LKPJ Walikota Lhokseumawe tahun 2014 ,Senin (1/6) turun ke sejumlah rumah sakit swasta untuk melihat kondisi rumah sakit, termasuk menyangkut dengan lokasi perparkiran  dan lingkungan rumah sakit yang menjadi target peninjauannya.

                Tim Pansus II  yang dikoordinir T Sofianus menanyakan berbagai persoalan yang terjadi di beberapa rumah sakit swasta yang ada di Kota Lhokseumawe selama ini.Persoalan yang sangat urgent  yang turut kita pertanyakan, masalah lokasi parkir dan pengelolaan lingkungan atau limbah   yang belum memadai. Baik Rumah Sakit  Melati, Rumah Sakit  Bunda yang dikunjungi tim Pansus , kedua rumah sakit tersebut belum menyediakan  lokasi parkir sehingga  sangat menggangu arus lalu lintas jalan, Selanjutnya  tim pansus juga mengunjungi Rumah Sakit Sakinah guna mendapatkan masukkan terkait dengan belum terdaftarnya Rumah Sakit tersebut dalam program BPJS serta guna meninjau lokasi pembuangan limbah rumah sakit tersebut.

                Persoalan lingkungan masih menjadi masalah utama di sejumlah rumah sakit swasta yang ada di Kota Lhokseumawe, karena rumah sakit  belum melakukan pengelolaan lingkungan rumah sakit yang baik dengan membuang limbah  sembarangan serta lokasi parkir yang belum tersedia.

                Sementara itu  ketua tim Pansus II, Hasbi  serta anggota Pansus ketika melangsungkan pertemuan dengan manajemen rumah sakit swasta tersebut  turut mempertanyakan  tentang kerjasama dengan BPJS  Kesehatan Kantor Cabang Lhokseumawe.

Karena Pansus II,pelayanan kesehatan  melalui jasa BPJS Kesehatan  sangat banyak  dikeluhkan oleh warga yang menerima pelayanan kesehatan . Dalam pertemuan tersebut , dihadapan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, serta unsur terkait dewan meminta kepada BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit yang ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan pelayanan serta memberikan pelayanan kesehatan dengan benar sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati.    (mar).

 

Sumber : Drs.Marzuki

Dharma Wanita DPRK Lhokseumawe, Jumat (29/5) yang lalu menyerahkan bantuan kepada warga pengungsi Rohingya yang ada di penampungan Desa Kuala Cangkoi Kecamatan Lapang Aceh Utara.

 

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh langsung oleh Ketua Dharma Wanita  DPRK Lhokseumawe,Ny.Mulyana M.Yasirdan Ny Rahimah Murtalabuddin,serta disaksikan oleh puluhan anggota  Dharma Wanita DPRK Lhokseumawe dan masyarakat.

 

Penyerahan bantuan  berupa peralatan mandi, sandang dan pangan itu merupakan sebagai wujud kepedulian anggota Dharma Wanita DPRK Lhokseumawe terhadap 330 jiwa pengungsi Rohingya yang telah berada di Aceh Utara  sejak Mei 2015, akibat terdampar  perahu yang mereka tumpangi di perairan Kecamatan Seunuddon.

 

Ketua Dharma Wanita DPRK Lhokseumawe, Ny.Mulyana M.Yasir dalam sambutan singkatnya dihadapan belasan keluarga Rohingya mengatakan, kedatangan kami ke lokasi pengungsi ini   didasari atas penggilan hati nurani terhadap sesama muslim .

 

Atas dasar wujud kepedulian  terhadap nasib  warga pengungsi Rohingya, kami anggota Dharma Wanita DPRK Lhokseumawe turut membawa ala kadar bantuan untuk bapak-bapak dan ibu ibu gunakan selama berada di pengungsian ini.

Ny.Mulyana M.Yasir menyerahkan Bantuan kepada para Pengungsi Rohingya

 

Bantuan tersebut langsung diterima yang mewakili warga pengungsi, Muhammad Rabiul Awal yang bisa berbahasa Indonesia serta seorang ibu rumah tangga. Bantuan ini hendaknya jangan dilihat dari segi jumlahnya, tetapi kegiatan silaturrahmi serta saling memberi perhatian sesama muslim itulah yang sangat bermakna kehadiran kami disini, demikian ujar Ketua Dharma Wanita  DPRK Lhokseumawe.

 

Ketua dan anggota Dharma Wanita DPRK Lhokseumawe, selain melangsungkan cara pokok untuk menyerahkan bantuan kepada warga pengungsi Rohingya, juga turut meninjau setiap barak penampungan serta melakukan komunikasi langsung dengan para pengungsi, terutama dengan pengungsi wanita. Bahkan anggota Dharma Wanita DPRK Lhokseumawe tampak  merasa prihatin melihat kondisi para pengungsi  ketika bertemu langsung dengan pengungsi wanita dan anak anak kecil . (mz).

 

Sumber Berita : Drs.Marzuki.

DPRK LHOKSEUMAWE SAHKAN LIMA QANUN

Published in Info Terkini
Written by 05 June 2015

DewanPerwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe,  pada 20  Mei 2015 mengesahkan sebanyak lima buah Rancangan Qanun (perda)  dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe  yang turut dihadiri Wakil Walikota Lhokseumawe, Nazaruddin S.Sos, serta Sekdako Lhokseumawe, Dasni Yuzar SH, MM. dan Seluruh kepala SKPD .

            Ketua Badan Legislasi  (Banleg) DPRK Lhokseumawe, H.Taslim A Rani  dalam laporannya dalam sidang  paripurnan tersebut menyampaikan, bahwa lima rancangan qanun yang diberikan pengesahan  menjadi qanun  Kota Lhokseumawe dari 19 buah Qanun prioritas Tahun 2015 ini oleh DPRK setempat, yaitu satu Rancangan Qanun tentang Gampong, dua, Rancangan Qanun Tentang Pencabutan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor. 3 tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Ketua Banleg DPRK Lhokseumawe,H.Taslim A.Rani

 

Tiga, Rancangan Qanun Tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, keempat, Rancangan Qanun  Tentang Penyertaan Modal padaPerusahaan  Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata dan Perusahaan  Daerah Pembangunan Kota Lhokseumawe, dan Lima, Rancangan Qanun Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas  Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.

H Taslim A Rani  dalam kesempatan tersebut mengatakan,   Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Program Legislasi Kota (Prolek) Lhokseumawe  tahun 2015 , sebelum  berlangsungnnya pengesahan  telah dilakukan pembahasan sepihak dan dua pihak serta telah melakukan konsultasi dengan Gubernur Aceh melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh.

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pengesahan lima Qanun, rapat dipimpin Ketua DPRK Lhokseumawe, M Yasir, serta dihadiri juga Wakil ketua DPRK, Suryadi SE, MM, dan T Sofianus, kepala SKPD.

Sementara itu Walikota Lhokseumawe , Suaidi Yahya yang diwakilkan oleh Wakil Walikota Lhokseumawe, Nazaruddin dalam sambutannya menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Lhokseumawe khususnya kepada Badan Legislasi  DPRK Lhokseumawe yang telah berusaha dengan seluruh kemampuan dalam menjalankan fungsi legislasi untuk membahas rancangan qanun perioritas tahun 2015 dengan baik.

Menurut    Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Walikota, Nazaruddin menyatakan salut kepada anggota DPRK Lhokseumawe, karena walaupun masa tugas sebagai anggota DPRK belum genap satu tahun, namun telah mampu menggodok dan menghasilkan 5 buah rancangan qanun Kota Lhokseumawe.

Walikota Lhokseumawe mengharapkan,  lima qanun  yang  telah dihasilkan tersebut  dapat dipertanggung jawabkan secara hukum kepada pemerintah pusat dan secara sosial kepada masyarakat Kota Lhokseumawe.   (mz).

Sumber: Drs.Marzuki,M.Si

                Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK)  Lhokseumawe, Senin 25 Mei 2015   dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) membentuk tim panitia khusus ( Pansus)  tentang Laporan Keuangan  Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe tahun 2014,

               

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRK Lhokseumawe dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T. Sofianus dan juga dihadiri oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, M Yasir serta Sekretaris Dewan Murtalabuddin S.IP.

               

Dalam rapat tersebut, mayoritas anggota dewan menyetujui   pembentukan tim Pansus terlebih dahulu  sebelum  dewan mempelajari  naskah  LKPJ Walikota Lhokseumawe serta sebelum anggota  dewan melihat langsung ke lapangan  terhadap realisasi proyek pembangunan tahun 2014.

           

 Dalam rapat Banggar tersebut,  T Sofianus menyebutkan,  DPRK Lhokseumawe  membentuk dua tim Pansus dalam menyikapi LKPJ Walikota tahun 2014. Tim pansus  satu  selaku koordinator Suryadi SE, MM. Pansus satu diketuai oleh, Tarmizi A Wahab, wakil ketua, Faisal Rasyidis, sekretaris, Mukhlis Azhar, anggota, Jamaluddin S.Sos, Budi Karma Bakti, Abdul Manan Jalil, Sudirman Amin, M Daud, Yusrizal,ST dan Faisal.

               

Sedangkan Pansus Dua sebagai koordinator, T Sofianus, Ketua Pansus, M Hasbi,S.Sos.MSM, wakil ketua Azhar Mahmud,  Sekretaris  Tgk Syuib, anggota, Ishak Ismail, Roslina S.Kom., H.Taslem A Rani, Ardiasnyah, SE, Zainuddin Umar,  H.Jailani Usman SH.MH, Dicky Saputra, Nurul Akbari.

                Dikatakan, dari empat komisi yang ada di DPRK Lhokseumawe dibentuk dua buah tim  pansus, pansus satu terdiri dari komisi A dan B, dan pansus dua terdiri dari komisi C dan D. (mz).

 

Sumber : Drs. Marzuki, M.Si

Kamis, 21 Mei 2015, Sejumlah Anggota DPRK Lhokseumawe yang terdiri dari Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Lhokseumawe beserta anggota DPRK lainnya dan mengikut sertakan Pimpinan DPRK yaitu Ketua, M Yasir, dari Partai Aceh (PA) serta Wakil Ketua Suryadi,SE,MM, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kabupaten Langkat, dalam rangka membahas Peraturan DPRK Lhokseumawe tentang Tata Beracara, mengingat DPRD Kabupaten Langkat telah memparipurnakan Peraturan Tentang Tata Beracara.

Rombongan DPRK Lhokseumawe yang ikut ambil bagian ke DPRD Kabupaten Langkat di antaranya, M Yasir (PA), Suryadi SE MM (PAN), Ketua BKD Irwan Yusuf (Gerindra), H Abdul Manan Jalil (PKB), Faisal (PAN), Tarmizi A Wahab (PA), Zainuddin Umar (PAN), Roslina SKom (Demokrat), dan Ketua Baleg H Taslim A Rani (PA). Dan Turut didampingi oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, Murtalabuddin SIP, beserta Kabag Hukum dan Humas Drs Marzuki MSi, dan Staff Sekretariat DPRK Lhokseumawe.

Dalam Pertemuan tersebut rombongan diterima oleh anggota DPRD Langkat, M Syahrul SSos, yang juga duduk di BKD dan panitia khusus penyusunan tata tertib DPRD Langkat 2014-2019. Hadir juga pada pertemuan tersebut yaitu Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE beserta anggota dewan lainnya, Drs H Sarikat Bangun, Pujianto SE, dan Riska Purnawan ST, Rombongan DPRK Lhokseumawe dalam pertemuan tersebut banyak bertanya dan membahas tentang Kondisi Daerah serta aturan Tata Beracara yang, seputar tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang BKD, dan juga beberapa hal lainnya.(Rzl)

Lhokseumawe- kali ini, pada Selasa 05 Mei 2015, Rombongan Komisi A dan B Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang berjumlah 10 orang Melakukan Kunjungan Kerja ke Pemko Padang, Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Suryadi,SE.MM saat berada di Padang disambut dalam forum diskusi bersama Wakil Walikota (Wawako) Padang, Ir H Emzalmi, M.Si, juga hadir Asisten III Bidang Administrasi, Corri Saidan, Kepala Bappeda, Hervan Bahar dan beberapa Pimpinan SKPD Pemko Padang yang terkait di Ruang Abu Bakar Jaar.

Dalam kunjungan kali ini ada tiga agenda kunjungan kerja (Kunker) baik itu dari Komisi A maupun dari Komisi B DPRK Lhokseumawe. Diantaranya, guna mendapatkan informasi tentang tata kelola di bidang pemerintahan, pengelolaan aset dan pendapatan serta pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.

Selanjutnya hasil dari kunjungan tersebut akan di sampaikan oleh rombongan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Rapat Sidang Paripurna mendatang.(Rzl)

 

Ketua DPRK Lhokseumawe,  M Yasir melakukan kegiatan silaturrahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, pada Rabu (6/5) yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Acara kegiatan silaturrahmi Ketua DPRK Lhokseumawe, M Yasir  sudah direncanakan jauh sebelumnya, namun karena  terbentur dengan jadwal masing-masing , sehingga kegiatan silaturrahmi antara kedua pejabat negara baru dapat dilaksanakan pada Rabu (6/5).

Saat kegiatan silaturrahmi tersebut, Ketua DPRK Lhokseumawe, M Yasir turut didampingi oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Murtalabuddin, S.IP serta Kepala Bagiah Hukum dan Humas, Marzuki Yunus. Sementara dari jajaran Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Kajari turut didampingi oleh beberapa pejabat Kejari Lhokseumawe.

Pertemuan silaturrahmi tersebut berlangsung sangat akrab , kedua pihak turut membicarakan masalah pembangunan untuk Kota Lhokseumawe, baik pembangunan ekonomi, infrastruktur dan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Ketua DPRK Lhokseumawe, M Yasir dalam kesempatan itu juga membicarakan di Kota Lhokseumawe harus ada suatu produk unggulan yang berupa hasil  kerajinan dan pertanian, sehingga Kota Lhokseumawe  lebih dikenal lagi melalui suatu produk tertentu.

Selain itu, Kajari Lhokseumawe, Mukhlis SH menyatakan, kebersamaan di jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe harus dibangun , antara lain kebersamaan dan kekompakan antara Muspida, dan kebersamaan antara  pemimpin dengan rakyatnya.

Jika kebersamaan dan kekompakan telah terajut, sehingga pembangunan di Kota Lhokseumawe  akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kebersamaan dan kekompakan juga bisa dibangun dan dirajut melalui kegiatan olah raga dan berbagai kegiatan lainnnya. (khd).

 

Sumber/Pembuat Berita : Khaddin

PRODUK HUKUM

TAHUN 2013

QANUN No. 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kota Lhokseumawe No.13 Tahun 2007

QANUN No. 01 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Lhokseumawe

TAHUN 2012

QANUN No. 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Lhokseumawe

QANUN No. 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel Kota Lhokseumawe

QANUN No. 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran Kota Lhokseumawe

QANUN No. 09 Tahun 2012 Tentang Tanah Air Kota Lhokseumawe

QANUN No. 08 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir Kota Lhokseumawe

QANUN No. 07 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame Kota Lhokseumawe

QANUN No. 06 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 05 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Lhokseumawe

QANUN No. 03 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Lhokseumawe

QANUN No. 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Kota Lhokseumawe

TAHUN 2011

QANUN No. 05 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) IE BEUSAREE RATA Kota Lhokseumawe

QANUN No. 03 Tahun 2011 Tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kota Lhokseumawe

QANUN No. 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Izin Usaha Bidang Kesehatan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe

TAHUN 2010

QANUN No. 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 08 tahun 2009 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 07 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 13 Tahun 2007

QANUN No. 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi & tata Kerja Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRK Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Lhokseumawe

TAHUN 2009

QANUN No. 09 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 07 Tahun 2009 Tentang Penghapusan Kelurahan & Pembentukan Gampong Dalam Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 13 Tahun 2007

QANUN No. 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi & tata Kerja Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRK Lhokseumawe

QANUN No. 02 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 01 Tahun 2005

TAHUN 2007

QANUN No. 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah & Kecamatan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 10 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Gangguan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2007 Tentang Pajak Penerangan Jalan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 03 Tahun 2007 Tentang Pajak Reklame Kota Lhokseumawe

QANUN No. 01 Tahun 2007 Tentang Pajak Restoran Kota Lhokseumawe

TAHUN 2006

QANUN No. 02 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel Kota Lhokseumawe

TAHUN 2005

QANUN No. 01 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD Kota Lhokseumawe

TAHUN 2003

QANUN No. 07 Tahun 2003 Tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 06 Tahun 2003 Tentang Syarat Konstruksi Bangunan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 05 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Perikanan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kota Lhokseumawe

QANUN No. 03 Tahun 2003 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 02 Tahun 2003 Tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha Kota Lhokseumawe

Tentukan Pilihan Anda

Pendapat Anda Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe ?