PROFIL PIMPINAN

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

  • 001.jpg
  • 002.jpg

PEMKO LHOKSEUMAWE KEMBALI RAIH WTP

Published in Info Terkini
Written by 28 June 2019

Pemerintah Kota Lhokseumawe kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2018.

Opini WTP Tersebut diserahkan langsung oleh Plt Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh Syafruddin Lubis kepadaWalikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya yang didampingi oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, M Yasir Umar, Wakil Ketua DPRK, Suryadi, dan T.Sofianus serta Plt Sekdako, Miswar Ibrahim SE MSP. Ini WTP yang ketujuh kali sejak 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017, dan terbaru 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK RI Perwakilan Aceh atas laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh daerah tersebut. Maka BPK memberikan WTP atas laporan keuangan tahun 2018 itu.

Hal tersebut menunjukkan kalau Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berhasil mempertahankan Opini WTP selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2015 lalu. Prestasi tersebut akan menjadi momentum untuk mendorong terciptanya akutanbilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

keberhasilan ini tentunya membuktikan kalau Pemko Lhokseumawe mampu membangun kebersamaan, sehingga semua tahapan dan elemen yang menjadi penilaian BPK dalam pengelolaan Keuangan Daerah telah dapat dilakukan sesuai dengan Sistim Pengendalian Internal (SPI) dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRK Kabupaten Langkat melakukan kunjungan kerja ke DPRK Lhokseumawe sebagai bahan sharing untuk bisa diterapkan sebagai bahan masukan dalam program pembangunan Kabupaten Langkat.
Rombongan Komisi A DPRK Langkat langsung diterima oleh Ketua dan anggota Komisi A dan B DPRK Lhokseumawe dan didampingi oleh unsur SKPD DPKAD bidang Pendapatan Daerah, demikian ditegaskan oleh Ketua Komisi  A, Faisa Rasyidis kepada Media ini.
Dalam hal ini, Faisal Rasyidis melanjutkan, Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai  menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos retribusi jasa pelayanan. “Terhadap pelayanan yang prima dari aparatur pemerintah merupakan salah satu kreteria yang harus di penuhi dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, secara teknis akan dipaparkan oleh dinas terkait yaitu dinas DPKAD, bidang Pendapatan.


Kepala Bidang Pendapatan Firdaus mengatakan upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi.

Firdaus melanjutkan, dalam rangka pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Qanun sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah.
Upaya peningkatan penerimaan bagian laba/dividen atas penyertaan modal dan investasi daerah lainnya ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai  kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). 

 

Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daeah maupun pendapatan daerah”, ujar Firdaus 
Mendengar pemaparan teknis tersebut, rombongan kunker DPRK Langkat memberikan apresiasi kepada pemerintahan Kota Lhokseumawe dalam menetapkan qanun tentang pendapatan untuk mendongkrak PAD. Regulasi yang dilakukan di Lhokseumawe akan menjadi bahan masukan buat kami untuk menerapkan di Pemerintahan Kabupaten Langkat, ungkap Ketua Komisi A DPRK Langkat.

 

Sumber : M.Dahlan

 

 

 

DPRK Lhokseumawe lakukan sidang Paripurna terhadap Laporan Komisi A, B, C dan D atas Kunjungan Kerja  Ke luar daerah yang berlangsung di Gedung DPRK Lhokseumawe, selasa (02/03).

 

Kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe ke  DPRD Propinsi DKI Jakarta adalah ingin sharing (berbagi) komunikasi terkait upaya peningkatan pemasukan asli daerah (PAD).

 

"Di DKI sudah ada peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang CSR yang dapat digunakan untuk membantu proses pembangunan. Semoga Kota Lhokseumawe dapat membuat perda tentang CSR agar perusahaan swasta dapat berkontribusi untuk kemajuan warga," lapor Ketua Komisi A Faisal Rasyidis.

 

Maksud dan tujuan Kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI adalah untuk memperoleh masukan dan data yang valid dalam pembenahan tata kelola pemerintahan sebagai referensi Komisi A dan B DPRK Lhokseumawe untuk memberikan masukan kepada para stake holder Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

 

Selain tata kelola pemerintahan, Anggota Komisi B dan A juga ingin melihat langsung sistem Perindustrian dan Perdagangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian DKI Jakarta dalam mengenjot angka pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor industri dan perdagangan yang nanti nya akan juga kita berlakukan di Kota Lhokseumawe.

Melalui Kunker ke DPRD Provinsi DKI Jakarta di harapkan mampu memberikan masukan dan pemahaman tentang  mengenjot PAD dan juga kinerja Pemerintahan dalam meningkatkan transparansi, mulai dari pengelolaan anggaran pemerintah daerah, pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe

 

Sumber : M.Dahlan

3 RAQAN DISAHKAN DPRK LHOKSEUMAWE

Published in Info Terkini
Written by 22 February 2019

Rapat paripurna Pengesahan Raqan dilaksanakan oleh DPRK pada Jum’at 28 Desember 2018 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Suryadi,SE,MM didampingi oleh T.Sofianus dan Turut hadir Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Sekda, anggota DPRK Lhokseumawe, sekwan, dan para SKPK, wartawan media cetak dan elektronik serta para undangan lainnya. Adapun Raqan yang disahkan adalah

  1. Raqan tentang Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  2. Raqan tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Lhokseumawe.
  3. Raqan tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Sebelum pengesahan Raqan tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan Laporan gabungan Komisi dan Pendapat Akhir Fraksi, dimana harapan Gabungan Komisi terhadap pemerintah kota Lhokseumawe agar dapat lebih menggali potensi sumber keuangan dan sumber pendapatan asli daerah yang ada di Kota Lhokseumawe, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat selain itu dengan adanya Raqan ini diharapkan pengelolaan perusahaan tersebut dapat meningkatkan peran dan fungsi serta meningkatkan daya saing.

Selanjutnya fraksi Partai Aceh dalam laporan Fraksinya yang disampaikan oleh Irwan Yusuf, mengharapkanRancangan Qanun yang telah disahkan ini dapat meningkatkan PAD Kota Lhokseumawe. dalam menjalankannya sebaiknya dilakukan evaluasi dan pengawasan agar dapat terealisasi dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas terhadap kepentingan hajat Masyarakat dan sebaiknya melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya mensosialisasikan sehingga qanun yang sudah di sahkan dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan untuk Fraksi Koalisi Bersama dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksinya Terhadap 3 (tiga) rancangan qanun dimaksud, memberikan catatan  kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe beserta dinas-dinas terkait, agar sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos retribusi jasa Pelayanan  hendaknya dapat ditingkatkan penerimaannya, dan terhadap pelayanan yang prima dari aparatur Pemerintah merupakan salah satu  kreteria yang harus di penuhi guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi jasa pelayanan dan hendaknya Qanun ini  dapat dilaksanakan  seoptimal mungkin sehingga program daerah dapat bersinerji dengan Program Bappenas terkait Penanganan Permukiman Kumuh tahun 2015-2019. Selain itu harapannya agar semua  yang memiliki peran mulai dari Pemerintah provinsi, Pemerintah Kota,  sampai tingkat bawah harus berkolaborasi, bekerjasama dan bergotong royong. Selain itu, kolaborasi penting juga dilakukan oleh pemerintah dengan pihak luar pemerintah, seperti asosiasi, pegiat sosial, pegiat lingkungan dan akademisi. Dan semua ini dapat  berjalan dengan lancar jika semua stakeholder mempunyai tekad yang kuat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam regulasi qanun yang telah di bentuk.

Selanjutnya Dalam pendapat akhir Fraksi Demokrat Bersatu terkait dengan Rancangan  Qanun  Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Lhokseumawe mengharapkan perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe menjadi Perseroan terbatas akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Pemko Lhokseumawe. Dan akan membawa kemajuan bagi daerah nantinya dan mampu meningkatkan PAD. Terkait dengan Rancangan Qanun tentang Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ini agar mampu mendongkrak PAD Kota Lhokseumawe nantinya.

Setelah penyampaian Pidato Fraksi selanjutnya 3 (tiga) Raqan  tersebut disahkan menjadi qanun, oleh Pimpinan DPRK Lhokseumawe, Suryadi, SE, MM yang turut disetujui oleh seluruh anggota Dewan.

 

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe pada Senin, (15/10/2018) bertempat Di Ruang Sidang DPRK menggelar rapat paripurna melantik anggota dewan pengganti antar waktu (PAW) sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Pengambilan sumpah Anggota dewan yang dilantik yaitu Alfia dari partai Hanura yang menggantikan Muklis Azhar yang telah mengundurkan diri dari Partai Hanura, karena maju sebagai caleg DPRA dari partai lain yaitu Partai Gerindra.

Rapat acara pengambilan sumpah ini dipimpin oleh Ketua  DPRK sendiri, M.Yasir dan turut didampingi oleh Wakil Ketua Suryadi,SE,MM dan T.Sofianus beserta Anggota DPRK serta juga dihadiri oleh, Sekdako Bukhari, Forkopimda, dan para Kepala SKPK, para camat, pengurus parpol, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengambilan sumpah anggota DPRK Pengganti Antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan tahun 2014-2019 tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh yang sebelumnya menerima surat untuk PAW Muklis Azhar kepada Alfia dari Ketua Partai Hunura Lhokseumawe. Dan Alfia merupakan caleg Hanura pada pemilu 2014 yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Muklis Azhar.

Ketua DPRK, M.Yasir, mengharapkan kepada anggota DPRK Lhokseumawe yang telah dilantik meminta secara bersama-sama agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, kewajibannya dengan sebaik-baiknya dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah. Demikian juga halnya pidato Wali Kota Lhokseumawe diwakili Sekda Bukhari mengatakan, PAW merupakan proses politik yang harus dilakukan sebagai upaya memenuhi kelengkapan keanggotaan DPRK Lhokseumawe dan berharap anggota dewan yang baru dilantik dapat menyesuaikan diri dan mempelajari tata tertib dan dan berbagai ketentuan yang menjadi pedoman dewan.

DPRK LHOKSEUMAWE SAHKAN APBK 2018

Published in Info Terkini
Written by 05 December 2017

 

LHOKSEUMAWE - Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe menggelar rapat paripurna istimewa tentang persetujuan bersama Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) tahun 2018, di gedung dewan setempat, Rabu, 29 November 2017,

Dalam RAPBK 2018 yang disepakati bersama dengan cara ditandatangani oleh Wali Kota Lhokseumawe dan pimpinan DPRK, ditetapkan anggaran pendapatan mencapai Rp786.82 miliar lebih, belanja Rp793.02 miliar lebih, yang ditutupi dengan penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun anggaran sebelumnya.

Rapat paripurna istimewa itu dipimpin Ketua DPRK Lhokseumawe, M. Yasir didampingi Wakil Ketua II DPRK, T. Sofianus, dihadiri Wali Kota, Suaidi Yahya dan Wakil Wali Kota, Yusuf Muhammad. 

Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dalam pidatonya mengatakan, Rancangan Qanun tentang APBK atau RAPBK tahun 2018 sudah melalui proses penganggaran yang tepat dan terukur. "Kita akan laksanakan sebaik mungkin sesuai ketentuan perundang-undangan serta harapan masyarakat," katanya.

Suaidi berharap, hasil persetujuan bersama RAPBK 2018 itu bisa segera dievaluasi oleh Gubernur Aceh, sehingga realisasi anggaran pada triwulan pertama dapat tepat waktu.

 

LHOKSEUMAWE- Jumat, 24 Nov 2017 bertempat di ruang sidang DPRK Lhokseumawe digelar rapat Paripurna Istimewa tentang persetujuan bersama Rancangan Qanun Perubahan APBK Tahun 2017 menjadi Qanun Kota Lhokseumawe, Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I, Suryadi,SE,MM dan didampingi oleh Ketua DPRK, M.Yasir serta Wakil Ketua II, T.Sofianus Ketua DPRK M. Yasir,  Turut hadir Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Wakil Walikota Lhoseumawe, H.Yusuf Muhammad serta  Sekda Kota yaitu Bukhari, AKS dan anggota DPRK Lhokseumawe, sekwan, para SKPK, wartawan serta para undangan lainnya.

Sebelum pengesahan Raqan P-APBK 2016, terlebih dahulu dilaksanakan Laporan gabungan Komisi dan Pendapat Akhir Fraksi, dimana dalam Pandangan Akhirnya baik Fraksi PA, Farksi Koalisi dan Juga Fraksi Demokrat Bersatu menerima Raqan APBK Perubahan untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota LHokseumawe.

Secara garis besar, anggaran yang ditetapkan dalam Rancangan Qanun tentang P-APBK 2017 sama seperti hasil Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) yang ditandatangani Wali Kota dan DPRK Lhokseumawe, Selasa, 21 November 2017.

Anggaran pendapatan Rp928,67 miliar lebih, belanja Rp952,43 miliar lebih, defisit Rp23,75 miliar lebih. Sedangkan pembiayaan daerah Rp 24,75 miliar lebih, yaitu penerimaan pembiayaan bersumber dari Silpa tahun 2016 Rp23,75 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp1 miliar.

 

LHOKSEUMAWE. Siswa kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) Sukma Bangsa melakukan silaturahmi dengan mengunjungi Kantor DPRK Lhoksumawe Kehadiran para pelajar tersebut dalam rangka kegiatan School Visit.

Kedatangan 45 pelajar disambut langsung Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T.Sofianus dan didampingi oleh anggota Dewan Komisi D bidang Pendidikan, Jailani Usman, SH,MH, Jumat 11 Agustus 2017.

"Biasanya mahasiswa atau siswa  datang ke DPR mau demo, tapi alhamdulilah kali ini datang untuk belajar," ungkap salah satu anggota dewan di ruang sidang paripurna.

Dalam kegiatan yang berlangsung lebih kurang 2 jam, beberapa siswa bertanya seputar peran dan fungsi DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pendidikan. 

Susan Sovia, guru PKN sekaligus pendamping pada kegiatan tersebut menyatakan, kegiatan School Visit ke DPRK Lhokseumawe bertujuan agar siswa mampu memahami teori berdasarkan realitas. Belajar tidak harus selalu di dalam kelas, saat siswa terjun secara langsung dan melihat fakta di lapangan mereka akan mampu berfikir kritis.

 

"Kedatangan kami ke DPRK terkait dengan materi Lembaga - lembaga Negara pada pelajaran PKN, ketika siswa mendapatkan penjelasan langsung dari anggota Dewan maka mereka akan lebih faham," tambah Guru PKN Nova.

Diakhir kegiatan, Anggota Dewan menyerahkan cendera mata kepada SMA Sukma Bangsa yang diterima oleh Guru pembimbing, begitu juga dari SMA Sukma menyerahkan Cendera mata kepada perwakilan DPRK Lhokseumawe.

 

Sumber : Aceh Net

LHOKSEUMAWE  – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada Rabu, 12 Juli 2016 di DPRK Lhokseumawe melantik Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe periode 2017-2022. Pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih ini dilakukan dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRK Lhokseumawe dihadapan Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe.

Dalam Pelantikan ini, dihadiri seluruh forum komunikasi pemerintah daerah (forkopimda) Kota Lhokseumawe, pejabat daerah, dan juga turut hadir mantan Wakil Gubernur Aceh Muzakkir Manaf dan Jumlah undangan yang disebar untuk acara pelantikan, mencapai 1.000 undangan lebih. Tamu yang diundang, yakni unsur Forkopimda, kepala satuan kerja perangkat kota (SKPK), ketua partai politik nasional, ketua partai lokal, tokoh masyarakat, ulama, imum mukim, para kepala desa (keuchik) dan berbagai unsur lainnya.

Berdasarkan Surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan Kota Lhokseumawe, Ramli, S.Sos, M.Kes, Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe diangkat dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11- 2984 tahun 2017 tanggal        2 Mei 2017.

 

Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Aceh menyampaikan beberapa pesan dan program Pemerintah Aceh kepada walikota dan wakil Walikota terpilih agar saling menjaga komunikasi dengan baik guna bersama-sama membangun Aceh yang lebih baik.

 

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Irwandi juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe, Pimpinan dan Anggota DPR Kota Lhokseumawe, KIP dan Panwas Kota Lhokseumawe, TNI-Polri, para pejabat sipil dan militer, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan Pilkada di daerah ini.

Dijelaskan Irwandi juga, sebagaimana kita ketahui, Lhokseumawe merupakan kota pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001. Sejak diresmikan sebagai kota otonom 16 tahun silam,  Lhokseumawe termasuk salah satu daerah pemekaran yang cukup sukses, karena mampu mengoptimalkan potensi yang ada.

 

Sebagai kota yang berada di jalur timur Sumatera - atau persis di tengah-tengah Kota Banda Aceh dan Medan-Kota Lhokseumawe berpotensi sebagai jalur distribusi dan perdagangan bagi kota-kota besar lain yang ada di sekitarnya. Disamping sebagai pusat bisnis dan jasa, Lhokseumawe juga punya beberapa potensi yang layak untuk dikembangkan, seperti sektor pertanian rakyat dan sektor perikanan. Bahkan untuk sektor perikanan, Kota Lhokseumawe tercatat sebagai salah satu daerah penghasil ikan cukup potensial dengan produksi ikan tangkap sekitar 7.405 ton per tahun. Kedudukannya sebagai wilayah yang masuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), juga semakin memperkuat potensi yang dimiliki kota ini.

 

Semua potensi ini tentu merupakan modal berharga bagi pembangunan kota ini di masa depan. Oleh karena itu saya berharap saudara Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad mampu mengoptimalkan potensi itu untuk pendapatan daerah.

 

Selain itu, pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa secara garis besar, program RPJM Aceh 2017-2022 yang kami siapkan mengusung visi “Terwujudnya Aceh damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.” 

 

Visi ini akan diuraikan lagi dalam beberapa program prioritas, yaitu: Aceh Seujahtra,  Aceh SIAT, Aceh Caròng, Aceh Energi, Aceh Meugoë dan Meulaôt, Acèh Troë, Acèh Kreatif, Acèh Kaya, Acèh Peumulia, Acèh Damê, Acèh Meuadab, Acèh Teuga, Acèh Green, Acèh Seuninya, dan Acèh Seumeugot; yang kesemuanya tersebut merupakan isu-isu kebijakan yang digali dari kondisi riil masa sekarang dan kebutuhan rakyat Aceh dimasa yang akan datang.

 

Menurut ketentuan, RPJM Aceh ini nantinya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah ini untuk lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen RPJM di Kota Lhokseumawe, harus mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan Aceh dan dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Dengan demikian program yang kita siapkan akan saling bersinergi, dan mampu memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah.

Sejalan dengan harapan itu, kepada Walikota dan Wakil Walikota yang baru saja dilantik, saya mengharapkan perhatiannya terhadap hal-hal sebagai berikut:

 

Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa yang patut menjadi perhatian kita ke depan untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya adalah Investasi. Dalam hal investasi kita harus menciptakan iklim yang mendukung agar investor mau menanamkan investasi di Aceh, antara lain dengan menghadirkan kenyamanan, keamanan, kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta proses pengurusan yang bebas pungli, cepat dan efisien.

 

Kedua, kita harus melakukan pengembangan pariwisata. Lhokseumawe dalam hal ini punya banyak tempat wisata yang bisa dijadikan sebagai ikon eco tourism dan juga wisata budaya. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah potensi ini secara optimal. Karena itu berbagai sarana pendukung harus terus dilengkapi dan dibenahi, agar wisatawan yang berkunjung merasa betah dan nyaman.

 

Ketiga, terkait dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), saya mengharapkan agar Pemko Lhokseumawe bisa mendukung Langkah Percepatan Realisasi Investasi Melalui KEK Arun Lhokseumawe yang akan dijalankan ke depan. Nanti akan dibentuk Dewan Kawasan Ekonomi Khusus, dan Administratur KEK Arun-Lhokseumawe. Insya Allah, setelah selesainya masalah administrasi dan teknis, nanti akan dilaunching KEK Arun-Lhokseumawe bersamaan dengan ground breaking Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas Arun 2 Lhokseumawe. Untuk itu, sebagai pucuk pimpinan di Kota Lhokseumawe, saya mengharapkan Saudara dapat menyiapkan langkah-langkah untuk peningkatan ekonomi di sektor industri dan jasa di kota ini.

Keempat, sesuai dengan visi utama Pemerintah Aceh dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani, kami mengharapkan agar di bawah kepemimpinan saudara Standar Pelayanan Minimal bagi pelayanan publik di wilayah ini dapat terlaksana dengan optimal. Perhatikan aspek pelayanan ini dalam setiap perencanaan pembangunan yang disiapkan. Bekerjalah dengan mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas.

 

Kelima, di Lhokseumawe terdapat Pelabuhan Krueng Geukueh yang bisa dimanfaatkan untuk perdagangan ekspor/impor. Upayakan untuk menghidupkan pelabuhan tersebut demi meningkatkan ekonomi masyarakat.

 

Keenam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Gubernur juga merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Gubernur memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di kabupaten/kota. Sehubungan dengan itu, saya meminta saudara senantiasa menjalin komunikasi dan kerjasama dengan kami agar kita dapat merancang dan mensinergikan pembangunan dengan baik.

 

Acara yang dihadiri sejumlah pejabat penting tersebut berlangsung tertib dan lancar. Terlihat ratusan polisi mengamankan lokasi hingga prosesi pelantikan usai.

 

Sumber : Lintas Aceh.com

LHOKSEUMAWE - Wakil Walikota Lhokseumawe, Nazaruddin pada Rabu/Kamis Malam,     5 Juli 2017  menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Masa Jabatan Walikota Lhokseumawe Periode 2012-2017 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) setempat.

Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRK Lhokseumawe M Yasir, didampingi wakil ketua Suryadi, SE, MM. Hadir sejumlah anggota DPRK lainnya. Sedangkan tamu yang hadir selain dihadiri oleh Wakil Walikota turut didampingi juga Oleh sekda Lhokseumawe, Bukhari, AKS serta diikuti juga oleh sejumlah SKPD.

Sidang itu berlangsung singkat. Usai membuka sidang oleh Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Suryadi, SE,MM langsung mempersilakan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, M.Nazaruddin membacakan pidatonya.

Usai berpidato, dilanjutkan penyerahan LKPJ dari Wakil Wali Kota Lhokseumawe M.Nazaruddin kepada Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe Suuryadi,SE,MM yang turut didampingi oleh Ketua DPRK, M Yasir. Lalu sidang ditutup. Pimpinan DPRK mengatakan, setelah menerima LKPJ tersebut, dewan akan mempelajarinya dan Setelah itu baru digelar sidang paripurna rekomendasi terhadap LPKJ Wali Kota tersebut. (Rzl)

PRODUK HUKUM

TAHUN 2013

QANUN No. 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kota Lhokseumawe No.13 Tahun 2007

QANUN No. 01 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Lhokseumawe

TAHUN 2012

QANUN No. 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Lhokseumawe

QANUN No. 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel Kota Lhokseumawe

QANUN No. 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran Kota Lhokseumawe

QANUN No. 09 Tahun 2012 Tentang Tanah Air Kota Lhokseumawe

QANUN No. 08 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir Kota Lhokseumawe

QANUN No. 07 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame Kota Lhokseumawe

QANUN No. 06 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 05 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Lhokseumawe

QANUN No. 03 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Lhokseumawe

QANUN No. 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Kota Lhokseumawe

TAHUN 2011

QANUN No. 05 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) IE BEUSAREE RATA Kota Lhokseumawe

QANUN No. 03 Tahun 2011 Tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kota Lhokseumawe

QANUN No. 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Izin Usaha Bidang Kesehatan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe

TAHUN 2010

QANUN No. 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 08 tahun 2009 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 07 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 13 Tahun 2007

QANUN No. 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi & tata Kerja Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRK Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Lhokseumawe

TAHUN 2009

QANUN No. 09 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 07 Tahun 2009 Tentang Penghapusan Kelurahan & Pembentukan Gampong Dalam Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 13 Tahun 2007

QANUN No. 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi & tata Kerja Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRK Lhokseumawe

QANUN No. 02 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe No. 01 Tahun 2005

TAHUN 2007

QANUN No. 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah & Kecamatan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 10 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Gangguan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2007 Tentang Pajak Penerangan Jalan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 03 Tahun 2007 Tentang Pajak Reklame Kota Lhokseumawe

QANUN No. 01 Tahun 2007 Tentang Pajak Restoran Kota Lhokseumawe

TAHUN 2006

QANUN No. 02 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel Kota Lhokseumawe

TAHUN 2005

QANUN No. 01 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD Kota Lhokseumawe

TAHUN 2003

QANUN No. 07 Tahun 2003 Tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 06 Tahun 2003 Tentang Syarat Konstruksi Bangunan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 05 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Perikanan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 04 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kota Lhokseumawe

QANUN No. 03 Tahun 2003 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Lhokseumawe

QANUN No. 02 Tahun 2003 Tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha Kota Lhokseumawe

Tentukan Pilihan Anda

Pendapat Anda Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe ?