DPRK LHOKSEUMAWE SAHKAN RANCANGAN QANUN APBK 2017

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

DPRK LHOKSEUMAWE SAHKAN RANCANGAN QANUN APBK 2017

Published in Info Terkini

Written by R124L 03 March 2017

Rate this item

(0 votes)

Lhokseumawe- Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dan Pemerintah Kota Lhokseumawe akhirnya menyepakati dan mengesahkan Rancangan Qanun APBK Anggaran Tahun 2017 menjadi Qanun Kota Lhokseumawe, Pengesahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di gedung DPRK Lhokseumawe, Senin 27 Februari 2017.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRK M. Yasir dan Turut hadir Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Pimpinan dan anggota DPRK Lhokseumawe, sekwan, para SKPK, serta para undangan lainnya.

Dalam persetujuan APBK kali ini, Pendapatan ditetapkan sebesar Rp.882.067.739.714,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp.905.824.453.232,- yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan untuk penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.24.756.713.518, berupa SILPA Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan Pengeluaran Pembiayan Daerah dianggarakan sebesar Rp.1.000.000.000,- yang dianggarkan dalam bentuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sehingga diperoleh Pembiayaan Netto Sebesar Rp.23.756.713.518,-

Sebelum pengesahan dilakukan, terlebih dahulu disampaikan Laporan gabungan Komisi dan Pendapat Akhir Fraksi, dimana dalam Laporan Gabungan Komisi yang disampaikan oleh Faisal Rasyidis selaku Pelapor menyororti terhadap belanja daerah digunakan untuk pelaksaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayana minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional dan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu terkait dengan kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBK 2017, supaya memperhatikan keadaan Fiskal Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016 yang mengalami kurang pembayaran yang disebabkan tidak tercapainya target pendapatan, sehingga banyak kegiatan Tahun 2016 yang tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2017 supaya dapat direalisasikan.

Selanjutnya Fraksi Partai Aceh sebagaimana disampaikan oleh Dicky Saputra, dalam penyampaian Akhir Fraksi menyoroti tentang Pemanfaatan Dana Otsus agar menjadi prioritas Utama dalam segala Sektor, jangan hanya terfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pembangunan pertumbuhan ekonomi seperti program Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat luas, selain itu Fraksi PA juga menyoroti terhadap beberapa Dinas yang baru terbentuk misal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Infokom, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata agar dapat bersinergi serta melakukan peningkatan Kinerja yang menjunjung tinggi Norma Agama dan Kearifan Lokal.

Untuk Fraksi Koalisi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Fraksi, Azhar Mahmud menyoroti terkait dengan Permendagri No. 52 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa salah satu prinsip penyusunan APBD/APBK didasarkan pada prinsip tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, tentu saja pengajuan KUA PPAS dan RAPBK Tahun 2017 ini tidak lagi memenuhi azas tersebut. Oleh karena itu, dengan prinsip tersebut Fraksi Koalisi meminta agar kelak pengajuan KUA PPAS dan RAPBK perubahan Tahun Anggaran 2017 dan RAPBK tahun-tahun anggaran berikutnya benar-benar disampaikan ke DPRK sesuai dengan azas tepat waktu, selain itu Fraksi Koalisi menghimbau kepada Pemerintah dengan Dinas Terkait agar qanun-qanun yang telah ditetapkan dalam realisasinya dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah,

Pendapat Akhir Fraksi Demokrat Bersatu yang disampaikan Oleh Sekretaris Fraksinya, H. Abdul Manan Jalil, menyampaikan bahwa di tengah defisit anggaran yang tak kunjung usai, fraksi Demokrat Bersatu mengharapkan APBK 2017 ini harus mampu memberikan prioritas sesuai arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe sebagaimana yang telah tertuang didalam Rancangan Qanun APBK Tahun 2017 dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi dan kemampuan keuangan daerah serta meminta pemerintah daerah lebih kreatif menggali sumber penghasilan daerah, defisit APBK 2016 merupakan bentuk kekurangan pemerintah melepaskan diri dari ketergantungan terhadap DAK, sejauh ini belum ada terobosan menyiasati perekonomian daerah yang menjadi pengganti pendapatan tersebut, Tidak ada kemajuan signifikan untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selain itu kesalahan dalam manajemen Anggaran juga harus menjadi catatan tersendiri, dimana dalam hal penganggaran tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan asumsi-asumsi Oleh karena itu, F-DB menilai bahwa APBK Tahun Anggaran 2017 adalah APBK yang perlu penyehatan, pembenahan dan perubahan strategi dalam menggali serta mengelola segenap potensi yang ada demi penyehatan APBK untuk tahun-tahun berikutnya

dan setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian Surat Keputusan DPRK tentang Qanun APBK 2017 yang bacakan oleh Sekwan DPRK Lhokseumawe, Ramli, S.Sos,M.Kes.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota dan DPRK Lhokseumawe serta sambutan dari Walikota Lhokseumawe menyampaikan ucapan terima kasih kepada masing-masing komisi yang telan menyampaikan Laporan Gabungannya, kepada Anggota Fraksi dan Tim Anggaran DPRK serta Tim Anggaran Pemerintah Kota yang telah bekerja maksimal sehingga mendapat persetujuan dan ditetapkan Rancangan Qanun APBK Tahun 2017 menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

Sebanyak 3 fraksi di DPRK Lhokseumawe telah menyampaikan pendapat akhirnya, serta menerima dan menyetujui Rancangan Qanun APBK 2017 menjadi Qanun Kota Lhokseumawe. (Rzl)