DPRK LHOKSEUMAWE GELAR RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA TENTANG REKOMENDASI LKPJ WALIKOTA TAHUN 2015

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

DPRK LHOKSEUMAWE GELAR RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA TENTANG REKOMENDASI LKPJ WALIKOTA TAHUN 2015

Published in Info Terkini

Written by R124L 12 May 2016

Rate this item

(0 votes)

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe pada Senin, (9/5/2016) bertempat Di Ruang Sidang DPRK menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRK, T.Sofianus yang turut dihadiri oleh Ketua DPRK, M.Yasir beserta Anggota DPRK serta juga dihadiri oleh Wakil Walikota, Nazaruddin, sekda H.Dasni Yuzar, SH,MM beserta dengan sejumlah SKPD.

selanjutnya penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun 2015 yang disampaikan oleh Sekwan Kota Lhokseumawe, Murtalabuddin, SIP atas nama ketua DPRK Lhokseumawe. Dimana dijelaskan bahwa Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1) menyebutkan “Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Kemudian PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD Kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 9, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan Kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Beberapa hal yang disampaikan pada kesempatan itu yaitu Rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Berikutnya Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Walikota atas penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2015 kepada DPRK Lhokseumawe. Ini menunjukkan bahwa Walikotamelaksanakankewajiban konstitusional yang berkaitan dengan pertanggungjawaban publik.Jika hal itu diabaikan tentu akan berdampak negatifterhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik. Menurunnya tingkat kepercayaan kepada pejabat publik akan berimplikasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan.

DPR Kota Lhokseumawe, telah merampungkan REKOMENDASI yang diproses melalui pembahasan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPR Kota Lhokseumawe. Kegiatan DPRKdiawali dengan melakukan rapat-rapat interen Pokja, rapat bersama SKPD, melakukan kunjungan kerja lapangan, serta berkonsultasi dengan pemerintah provinsi, hingga rapat dalam merumuskan rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Lhokseumawe Tahun 2015.

Rekomendasi atas LKPJ Walikota ini tak lebih sebagai suatu masukan dan saran yang menjadi pedoman dan dasar bagi Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan pada masa kedepan. Tidak banyak materi rekomendasi yang dapat dipakai pada tahun berjalan, kecuali diakomodir pada tahun anggaran berikutnya, karena itu akan lebih terlihat pada tahun berikutnya,

Dalam Rencana Strategis Lima Tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dituangkan dalam RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017telah dirumuskan Visi Kota Lhokseumawe adalah “Kota Lhokseumawe yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai Wujud MoU Helsinki".

Untuk mendukung terwujudnya Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Pemerintah Daerah dengan mengarah kepada : Pertama; Menjalankan tata kelola Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang amanah dengan mengimplementasikan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Kedua; Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat,Ketiga; Memperkuat struktur sosial ekonomi, peningkatan nilai tambah produksi masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan SDA, Keempat;Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, Kelima; Melaksanakan pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.