Print this page

FRAKSI DPRK LHOKSEUMAWE SEPAKATI APBK TAHUN 2015

Published in Info Terkini
Written by  30 December 2014
Rate this item
(0 votes)

Lhokseumawe, Fraksi-Fraksi di DPRK Lhokseumawe, masing-masing Fraksi Partai Aceh, Fraksi Demokrat Bersatu, dan Fraksi Koalisi Bersatu sepakat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015. Dan sejumlah catatan kritis dan konstruktif disampaikan fraksi-fraksi tersebut.

Fraksi Partai Aceh yang dibacakan oleh Ketua Fraksi yaitu Tarmizi A.Wahab, menyoroti terhadap kebijakan anggaran agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan setiap program pembangunan harus adanya pemerataan di seluruh kecamatan yang ada di Lhokseumawe, kemudian setiap pembangunan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengacu pada aturan dan undang-undang yang berlaku.

Sementara itu dari Fraksi Demokrat Bersatu yang juga dibacakan oleh Ketua Fraksinya yaitu, Roslina,S.Kom mengingatkan,  bahwa pembahasan Rancangan APBK Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015 ini, merupakan tugas pertama bagi para anggota DPRK Lhokseumawe periode 2014 -2019 dan ini adalah momentum yang tepat untuk menunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Lhokseumawe bahwa legislatif dan eksekutif sangat peduli dan berpihak kepada seluruh kepentingan masyarakat bukan kepentingan segelintir orang tertentu dan upaya efisiensi yang telah dilakukan oleh Eksekutif agar dibarengi  dengan pengontrolan dalam realisasi pelaksanaan program yang telah disusun oleh setiap SKPK. Sehingga efisiensi tidak hanya pada tataran perencanaan tapi juga sampai pada tataran implementasi guna dapat dijadikan sumber pendapatan yang mendukung APBK Lhokseumawe.

Sedangkan Fraksi Koalisi bersama dalam pemandangan fraksinya dan dibacakan oleh Azhar Mahmud, menyoroti terhadap beberapa SKPK diantaranya yaitu Dinas Pendidikan agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam meningkatkan prestasi dunia pendidikan kota Lhokseumawe,dan untuk satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) supaya lebih meningkatkan kinerjanya tidak hanya sebatas Razia saja sedangkan untuk dinas Pekerjaan Umum diharapkan agar dapat mengantisipasi terhadap normalisasi seluruh saluran yang ada mengingat di penghujung tahun intensitas curah hujan sangat tinggi apalagi beberapa hari yang lalu kita dapat merasakan sendiri musibah banjir yang membuat masyarakat harus mengungsi.

Selain pendapat akhir Fraksi turut juga dilaporkan berupa laporan gabungan komisi terhadap R-APBK ini yang dibacakan oleh Tgk.Syuib selaku Pelapor dimana laporan gabungan komisi menilai bahwa terkait dengan dana DAK untuk dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan agar jangan diplot pada sekolah atau Puskesmas yang telah dianggarkan pada tahun lalu dan selain itu Gabungan Komisi menyarankan agar Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau proyek agar dapat dilakukan sesegera mungkin sehingga tidak selalu mengalami keterlambatan atau mati anggaran hingga berimbas pembatalan terhadap sejumlah proyek pembangunan. 

Latest from R124L